Upaya menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menunjukkan perkembangan positif. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkapkan telah membiayai sekitar 6 juta unit rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mendukung program perumahan nasional dan memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok ekonomi bawah.
Pencapaian tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, yang menyebut bahwa pembiayaan rumah subsidi selama ini difokuskan untuk masyarakat kategori desil 3 atau kelompok rentan miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan.
GABUNG KE WEBSITE RESMI KAMI : DAFTAR/LOGIN
BTN Jadi Tulang Punggung Pembiayaan Rumah Subsidi
Sebagai bank yang selama puluhan tahun dikenal fokus pada sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran besar dalam mendorong kepemilikan rumah rakyat. Hingga saat ini, sekitar 6 juta rumah telah dibiayai melalui program KPR subsidi BTN sejak awal pelaksanaannya. Mayoritas penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya sulit memperoleh akses pembiayaan formal.
Menurut Nixon, pembiayaan tersebut diarahkan terutama kepada masyarakat kategori desil 3 ke atas, yakni kelompok ekonomi yang masih memiliki kemampuan membayar cicilan tetapi membutuhkan dukungan subsidi pemerintah agar bisa memiliki rumah pertama. Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan nasional, terdapat 10 kategori desil, di mana semakin kecil angka desil maka semakin rendah tingkat kesejahteraannya.
“Kalau desil 3, KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” ujar Nixon dalam keterangannya di ajang Jogja Financial Festival 2026.
Tantangan Besar Masih Ada di Kelompok Desil 1 dan 2
Meski capaian pembiayaan rumah cukup besar, tantangan terbesar masih berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah atau desil 1 dan 2. Kelompok ini dinilai masih sulit memenuhi syarat perbankan untuk memperoleh kredit rumah karena keterbatasan pendapatan tetap dan minimnya akses ke layanan keuangan formal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyasar masyarakat yang belum bankable agar tetap bisa memiliki hunian layak melalui bantuan pembangunan atau renovasi rumah. Pada 2026, pemerintah menargetkan bantuan BSPS menjangkau sekitar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. Setiap penerima bantuan diproyeksikan memperoleh dukungan dana sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta.
Skema ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah agar kualitas hunian mereka meningkat meski belum bisa mengakses pembiayaan KPR komersial atau subsidi.
Pemerintah Kaji KPR Tenor 40 Tahun
Di tengah upaya memperluas akses kepemilikan rumah, pemerintah juga tengah mengkaji skema baru berupa KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Langkah ini dianggap dapat menjadi solusi agar cicilan rumah menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan tenor lebih panjang, besaran angsuran bulanan diperkirakan bisa turun signifikan. Pemerintah memperkirakan cicilan rumah subsidi yang saat ini berada di kisaran Rp1 juta lebih per bulan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 ribu hingga Rp900 ribu jika tenor diperpanjang sampai 40 tahun.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu kelompok desil 3–8, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat desil 1 dan 2 untuk memiliki rumah melalui cicilan yang lebih terjangkau.
KPR Subsidi Jadi Solusi MBR
Program KPR subsidi selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema tersebut menawarkan berbagai kemudahan seperti bunga tetap rendah, uang muka ringan, serta dukungan subsidi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga rumah.
Bagi masyarakat MBR, kepemilikan rumah tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, akses pendidikan, hingga keamanan sosial.
Selain itu, sektor perumahan juga memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional karena mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga sektor pembiayaan.
Digitalisasi BTN Perluas Akses Pembiayaan
BTN juga mulai memperluas jangkauan pembiayaan melalui transformasi digital. Bank ini mendorong masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) untuk mengakses layanan keuangan melalui platform digital.
Menurut BTN, penetrasi telepon seluler yang tinggi di Indonesia membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya kesulitan datang langsung ke kantor cabang atau membuka rekening konvensional. Transformasi digital ini diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah maupun layanan keuangan lainnya.
GABUNG KE WEBSITE RESMI KAMI : DAFTAR/LOGIN
Capaian BTN dalam membiayai 6 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan peran penting sektor perbankan dalam mendukung pemerataan akses hunian di Indonesia. Namun, tantangan menyediakan rumah layak bagi kelompok masyarakat paling rentan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Melalui kombinasi KPR subsidi, bantuan BSPS, serta wacana KPR tenor 40 tahun, pemerintah dan BTN berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.
0 Komentar