Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Dalam arahannya saat kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB), Prabowo menekankan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan pemerintahan yang bersih.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat. Presiden mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi, tetapi harus memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara.
GABUNG KE WEBSITE RESMI KAMI : DAFTAR/LOGIN
Semua Warga Negara Setara di Hadapan Hukum
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum sekaligus memiliki kewajiban yang sama untuk menaati peraturan yang berlaku.
Ia menilai keadilan hanya dapat tercapai apabila hukum diterapkan secara konsisten tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Hukum Tidak Boleh Tajam ke Bawah
Presiden mengingatkan bahwa masyarakat menginginkan sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan.
Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekayaan.
Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukung Penegakan Hukum yang Bersih
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat sistem penegakan hukum melalui peningkatan integritas aparat, reformasi birokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil menjadi salah satu syarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Pemerintah juga mendorong koordinasi yang semakin kuat antar-lembaga penegak hukum dalam menangani berbagai perkara, termasuk tindak pidana korupsi.
Korupsi Harus Diberantas
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang menghambat pembangunan nasional.
Praktik korupsi dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Karena itu, pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan sesuai mekanisme hukum dan menjunjung asas keadilan.
Aparat Diminta Menjaga Integritas
Prabowo juga mengingatkan aparat penegak hukum agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada profesionalisme, independensi, dan kejujuran para aparat di lapangan.
Ia berharap seluruh aparat menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, bukan sebagai alat yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Kepastian Hukum Dukung Investasi
Selain menciptakan rasa keadilan, Presiden menilai kepastian hukum juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, mendorong investasi, serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat.
Dengan demikian, penegakan hukum yang berkualitas tidak hanya berdampak pada sektor hukum, tetapi juga pada pembangunan nasional secara keseluruhan.
Masyarakat Diajak Ikut Mengawasi
Prabowo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung penegakan hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang tersedia.
Partisipasi publik dinilai penting untuk memperkuat transparansi, mendorong akuntabilitas penyelenggara negara, serta menciptakan budaya hukum yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan membangun negara yang bersih memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Komitmen Mewujudkan Keadilan
Pernyataan Presiden Prabowo bahwa "hukum bukan untuk orang kuat dan kaya saja" menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang adil, profesional, dan bebas dari diskriminasi diharapkan mampu memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
GABUNG KE WEBSITE RESMI KAMI : DAFTAR/LOGIN
Melalui penguatan integritas aparat, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, pemerintah berharap sistem hukum nasional semakin dipercaya publik serta mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
0 Komentar